Buton Utara, Trimediasultra.com – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara (Butur) tipe C yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat belum sepenuhnya rampung dan beroperasi maksimal.
Direktur RSUD Butur, dr. Fortanita, mengatakan fasilitas rumah sakit yang saat ini siap digunakan baru sebatas ruang rawat inap. Sementara sejumlah fasilitas pendukung lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Belum 100 persen selesai. Saat ini baru ruang rawat inap yang siap digunakan, itu pun masih menunggu pemasangan tirai. Untuk ruangan lain masih dalam proses,” ujar dr. Fortanita, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, meski pembangunan fisik rumah sakit terus berjalan, tantangan terbesar saat ini adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya pemenuhan dokter spesialis serta dukungan anggaran operasional.
Menurutnya, kebutuhan untuk membayar tunjangan dokter spesialis saja mencapai sekitar Rp40 juta per bulan. Dengan kebutuhan dokter spesialis yang terus bertambah, anggaran yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah sakit.
“Kalau kebutuhan dokter spesialis saja dalam satu tahun sekitar Rp5,7 miliar. Sementara anggaran yang diberikan hanya sekitar Rp4 miliar untuk seluruh kebutuhan rumah sakit, termasuk obat, bahan medis habis pakai (BMHP), listrik, oksigen, dan kebutuhan operasional lainnya,” jelasnya.
Untuk menopang operasional, RSUD Butur kini mengandalkan status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui skema tersebut, rumah sakit dapat menggunakan sebagian pendapatan dari layanan, termasuk klaim BPJS, untuk kebutuhan operasional.
“Dari hasil BLUD, sekitar 60 persen bisa digunakan untuk operasional, sementara 40 persen untuk jasa pelayanan. Ini sangat membantu karena kita tidak perlu menunggu pencairan APBD untuk kebutuhan tertentu,” katanya.
Namun, dr. Fortanita mengakui pendapatan BLUD saat ini masih belum mampu menutup seluruh kebutuhan rumah sakit karena statusnya yang masih dalam tahap pengembangan.
“Pendapatan kita masih sedikit, sehingga tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Rumah sakit pemerintah tetap harus mendapat dukungan APBD,” ujarnya.
Ia membandingkan kebutuhan RSUD saat masih berstatus tipe D yang mencapai sekitar Rp16 miliar per tahun. Jika BLUD mampu menghasilkan sekitar Rp5 miliar, maka pemerintah daerah masih perlu memberikan dukungan sekitar Rp11 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional.
“Masalahnya, setiap tahun masih ada kekurangan sehingga muncul utang berjalan. Saya bersyukur masih ada pihak yang percaya memberikan utang, dan selama ini tetap kita bayarkan,” pungkasnya.(Adm/M1).
