Buton Utara, TrimediaSultra.com – Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara, memperoleh alokasi sekitar Rp100,9 miliar untuk sejumlah program infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Anggaran tersebut menyasar pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan konektivitas jalan, serta penataan kawasan dan tata ruang wilayah. Dari sejumlah program yang disebutkan, pembangunan Daerah Irigasi (DI) Buranga menjadi alokasi terbesar dengan nilai sekitar Rp68 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara, La Ode Husima, mengatakan anggaran tersebut disalurkan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta balai yang menangani prasarana permukiman wilayah.
“Program ini difokuskan untuk penguatan infrastruktur dasar pertanian, konektivitas, dan penataan kawasan,” ungkap La Ode Husima dalam keterangan persnya,” Kamis (15/10/2026).
Berdasarkan rincian yang disampaikan, alokasi anggaran mencakup pembangunan irigasi, jaringan irigasi air tanah, penanganan jalan daerah, program pemberdayaan kelompok tani, serta pengembangan infrastruktur permukiman dan perencanaan tata ruang.
Irigasi Buranga Dapat Rp68 Miliar
Alokasi terbesar diperuntukkan bagi pembangunan DI Buranga melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi dengan nilai sekitar Rp68 miliar.
Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan bendung dengan bentang 27 meter, saluran primer sepanjang 5 kilometer, serta saluran sekunder sepanjang 12 kilometer.
Pembangunan ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan irigasi bagi lahan persawahan di wilayah Buranga dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat.
Selain itu, Butur memperoleh program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebanyak sembilan unit dengan total anggaran Rp17 miliar melalui BWS Sulawesi IV Kendari.
Sembilan unit tersebut tersebar di Eelahaji satu unit, Tri Wacu-Wacu dua unit, Karya Bakti satu unit, Dampala Jaya satu unit, Laano Ipi satu unit, Bonegunu satu unit, dan Lahumoko dua unit.
Jalan Lakansai–Sawano Pery Dialokasikan Rp12,75 Miliar
Di sektor konektivitas, Butur memperoleh alokasi program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) sekitar Rp12,75 miliar melalui BPJN.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi ruas Laano Sangia–Wantulasi, tepatnya pada segmen Lakansai–Sawano Pery, dengan panjang penanganan 2,5 kilometer.
Peningkatan jalan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, memudahkan distribusi hasil pertanian, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Buton Utara.
Lima Kelompok Tani Dapat Rp975 Juta
Dukungan terhadap sektor pertanian juga dilakukan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang menyasar lima kelompok tani.
Rinciannya, empat kelompok tani di Desa Gunung Sari dan satu kelompok di Desa Soloy Agung. Masing-masing kelompok memperoleh anggaran Rp195 juta sehingga total alokasi mencapai Rp975 juta.
Pelaksanaan program tersebut turut melibatkan dua tenaga pendamping yang berasal dari putra daerah Buton Utara.
Program ini diharapkan membantu meningkatkan fungsi jaringan irigasi sekaligus mendukung kebutuhan air untuk lahan pertanian masyarakat.
PISEW Rp500 Juta dan RDTR Rp1,7 Miliar
Pada sektor infrastruktur permukiman, Butur memperoleh alokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebesar Rp500 juta untuk Kecamatan Kulisusu Utara.
Menurut La Ode Husima, program tersebut merupakan aspirasi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara yang bertugas di Komisi V.
Selain itu, terdapat Bantuan Teknis (Bantek) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk satu Wilayah Perencanaan (WP) yang mencakup Kecamatan Bonegunu dan Kulisusu dengan nilai sekitar Rp1,7 miliar.
Program tersebut bersumber dari Bank Dunia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penyusunan RDTR diharapkan menjadi dasar perencanaan pemanfaatan ruang yang lebih terarah serta mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan.
PUPR Butur Usulkan Tambahan Anggaran Irigasi
Di luar program yang telah dialokasikan pada 2026, Dinas PUPR Butur juga mengusulkan tambahan program Inpres Irigasi Tahap II untuk pembangunan saluran irigasi sekunder DI Lambale dengan pagu anggaran Rp17 miliar.
Selain itu, diusulkan pembangunan tiga unit JIAT dengan nilai sekitar Rp1,95 miliar per unit atau total Rp5,85 miliar.
La Ode Husima mengatakan usulan tersebut telah diverifikasi dan disetujui oleh BWS Sulawesi IV Kendari. Namun, realisasinya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Usulan ini sudah diverifikasi dan disetujui oleh BWS Sulawesi IV, tinggal menunggu kepastian dari pusat. Mudah-mudahan bisa terakomodasi akhir tahun 2026 ini,” ujarnya.
Dengan demikian, total nilai usulan tambahan untuk kedua program irigasi tersebut mencapai Rp22,85 miliar. Anggaran itu belum termasuk dalam perhitungan alokasi program yang telah dirinci sebelumnya.
DAK Air Minum 2027 Disebut Rp2,5 Miliar
Untuk Tahun Anggaran 2027, Dinas PUPR Butur juga menyampaikan telah memperoleh kepastian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang air minum sebesar Rp2,5 miliar.
Menurut Husima, alokasi tersebut melalui skema DAK aspirasi DPR RI dari Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Dr. H. Jazilul Fawaid.
Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan air minum bagi masyarakat Buton Utara.
Secara keseluruhan, program infrastruktur yang dirinci untuk 2026 mencakup alokasi sekitar Rp100,9 miliar, berdasarkan penjumlahan enam program yang disebutkan dalam keterangan Dinas PUPR Butur.
Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat sektor pertanian, meningkatkan aksesibilitas jalan, serta mendorong penataan kawasan dan pelayanan dasar.
Namun, manfaat program-program tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan pekerjaan yang tepat sasaran, sesuai spesifikasi teknis, dan selesai tepat waktu agar anggaran yang dialokasikan benar-benar dirasakan masyarakat Buton Utara,” tutupnya.(Adm/M2/adv).
