ButonUtara,Trimediasultra.com – Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perhubungan menjadi sorotan dalam rapat pembahasan dan pendalaman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Utara Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Buton Utara, Endry, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan di sektor perhubungan, mengingat Dinas Perhubungan merupakan salah satu mitra kerja Komisi II.
Hal itu disampaikannya dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Kamis (15/4/2026). “Ini penting karena Dinas Perhubungan termasuk mitra kerja Komisi II,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Endry juga meminta pemerintah daerah menyiapkan data pembanding terkait kondisi anggaran sebelum dan sesudah kebijakan efisiensi, termasuk dampaknya terhadap pengurangan maupun penambahan program.
Menurutnya, data tersebut penting agar DPRD dapat melihat secara objektif sejauh mana efisiensi mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain persoalan anggaran, ia juga meminta seluruh OPD melakukan inventarisasi aset daerah, termasuk kendaraan dinas (randis), yang dinilai berkaitan erat dengan tata kelola daerah dan potensi PAD. “OPD lain juga perlu menyiapkan inventarisasi, terutama yang berkaitan dengan PAD,” tegasnya.
Endry secara khusus menyoroti pengelolaan Pelabuhan Waode Buri di Kecamatan Kulisusu Utara yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik dan memicu aksi demonstrasi mahasiswa. Ia menilai perlu ada penjelasan rinci mengenai sistem pengelolaan di lapangan, termasuk mekanisme portal pintu masuk dan keluar, pungutan retribusi, serta hak-hak petugas yang bekerja di area tersebut.
“Kami paham betul urusan perhubungan. Hal-hal seperti portal masuk-keluar, upah petugas pemungut retribusi, sampai hak-hak para penjaga harus dijelaskan secara rinci,” ujarnya.
Menurutnya, jika pelayanan kepada penumpang tidak berjalan baik sementara pungutan tetap dilakukan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
“Kalau hak penumpang tidak diberikan dengan baik, saya pikir itu tidak adil,” tambahnya.
DPRD Ingatkan Potensi Kebocoran PAD
Ia juga menilai masih terdapat potensi kebocoran PAD di sektor tersebut apabila sistem pengelolaan belum tertata dengan baik. Karena itu, DPRD meminta seluruh OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data dan pembenahan sistem sebagai persiapan memasuki tahun anggaran 2026.
“Banyak hal yang perlu dibenahi. Selain pelabuhan, inventarisasi yang berkaitan dengan PAD itu sangat penting,” katanya.
Melalui pembahasan LKPJ 2025, DPRD Buton Utara menegaskan pentingnya transparansi, pendataan aset, serta pembenahan sistem pengelolaan retribusi di sektor perhubungan.
Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar potensi PAD dapat dimaksimalkan dan pelayanan publik semakin baik di tahun-tahun mendatang.(Adm).
