Buton Utara, TrimediaSultra.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), Sujono menyoroti pola pelayanan di sejumlah SPBU di Buton Utara. Berdasarkan pengamatannya, antrean pengisian BBM justru didominasi sepeda motor bertangki rakitan dan mobil yang digunakan para pengecer.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat umum untuk memperoleh BBM secara langsung dengan harga sesuai ketentuan.
Ia meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum (APH) segera melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BBM di SPBU, termasuk memeriksa pola pembelian dalam jumlah besar dan berulang oleh kendaraan yang diduga digunakan untuk memasok pengecer.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya menyasar pedagang eceran di tingkat bawah. Pemeriksaan juga perlu menelusuri asal pasokan, mekanisme transaksi, serta kepatuhan pengelola SPBU terhadap ketentuan penyaluran BBM.
“Penertiban SPBU dan pengecer harus segera dilakukan. Harga BBM di Buton Utara ini sudah sangat tidak wajar capai Rp30 ribu,” tegasnya.
Sujono secara khusus meminta Bupati Afirudin Mathara segera mengoordinasikan langkah penertiban bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan kepolisian.
Ia mencontohkan perlunya langkah pengawasan yang terkoordinasi seperti yang diterapkan di Kota Kendari. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan harga BBM berlarut-larut ketika masyarakat harus menanggung beban pembelian yang semakin tinggi.
Pengawasan, lanjutnya, perlu dilakukan secara langsung di SPBU maupun pada jalur penjualan eceran untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat,” ungkapnya, Senin (19/10/2026).
Sujono menegaskan, persoalan ini harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu memastikan apakah tingginya harga di tingkat pengecer disebabkan biaya pembelian, pola distribusi, atau adanya dugaan penyimpangan yang harus ditindaklanjuti.
Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai penyebab mahalnya BBM di Buton Utara, sementara pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memastikan penyaluran BBM berjalan transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(Adm/M2).
